Toleransi budaya menjadi benteng vital di tengah maraknya politisasi identitas dalam politik dan masyarakat. Dalam kondisi ini, Toleransi Budaya Bangsa menjadi penyeimbang konflik identitas yang mengancam kesatuan bangsa. Politisasi identitas kerap merusak kohesi sosial dan melemahkan semangat demokrasi.

1. Politisasi identitas dan ancaman terhadap toleransi budaya

Politisasi identitas mendorong fragmentasi antar kelompok sosial. Kompas menyatakan, politisasi agama dan identitas merusak demokrasi dan kebinekaan di Indonesia. Di Pilkada hingga pemilu nasional, elite politik memanfaatkan frasa identitas, bukan visi, untuk meraih dukungan. Ini menggusur toleransi budaya, memicu polarisasi suku, agama, ras.

2. Data kekhawatiran intoleransi di era politik identitas

Menurut RMOL Jawa Tengah, Komnas HAM menerima ratusan pengaduan pelanggaran kebebasan beragama sepanjang 2023–2024. 55 rumah ibadah ditolak atau dibubarkan oleh masyarakat atau pemerintah. Kasus ini makin mengkhawatirkan karena identitas dipolitisasi menjelang pemilu.

3. Upaya nasional memperkuat toleransi budaya

Polri dan NU menegaskan komitmen mereka menjaga keragaman dan toleransi budaya. Pemerintah menjadikan budaya sebagai inti Rencana Aksi Nasional 2025–2029, agar identitas kebangsaan berkembang secara inklusif. Ini menunjukkan bahwa toleransi budaya dapat direvitalisasi lewat kebijakan publik.

4. Peran diplomasi dan citra Indonesia sebagai model toleransi budaya

Menteri Luar Negeri menyebut Indonesia sebagai contoh sukses toleransi dan kerukunan antaragama. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika ditegaskan sebagai pijakan dalam diplomasi di ASEAN dan PBB.

5. Cerita inspiratif: Pelita Padang menghidupkan kembali toleransi budaya

Pelita Padang, komunitas lintas iman di Padang, aktif menyelenggarakan dialog antar agama dan diskusi film untuk membangun toleransi budaya lokal. Inisiatif ini efektif meredam ketegangan di tingkat akar rumput, terutama di wilayah yang paling rendah toleransinya.

6. Tantangan wilayah: advokasi toleransi budaya muda di Kalimantan Timur

Aktivis muda di Kalimantan Timur menghadapi kesulitan memperjuangkan toleransi budaya. Organisasi keagamaan dominan dan sentimen etnik berat menekan upaya mereka. Namun, NU dan Muhammadiyah diharapkan mendukung dialog lintas kelompok dan memperkuat advokasi toleransi budaya.

Kesimpulan

Toleransi Budaya Bangsa adalah kunci menghadapi politisasi identitas. Politisasi identitas mengancam demokrasi dan keragaman. Data kekhawatiran intoleransi harus menjadi alarm. Namun melalui kebijakan, diplomasi, dan inisiatif lokal seperti Pelita Padang, toleransi budaya bisa direvitalisasi. Kesempatan terbesar ada pada kolaborasi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat terutama generasi muda.